Halo, Warga.. Ada kabar yang ingin kami sampaikan. Untuk sementara, BNFI akan beristirahat sejenak dari aktivitas posting, liputan ke lokasi dan investigasi mandiri, karena kondisi kas kolektif kami saat ini masih berada di angka nol. Sejak awal, BNFI memilih tidak mengaktifkan fitur monetisasi di X. Kami ingin tetap menjadi media independen yang berjalan atas dukungan pembaca, bukan bergantung pada algoritma atau pendapatan platform. Meski demikian, kami tetap akan memantau perkembangan dan me-repost isu-isu kemanusiaan serta kabar buruk dari berbagai pelosok Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Jika kawan-kawan merasa BNFI bermanfaat dan ingin membantu kami kembali aktif memproduksi konten, dukungan bisa diberikan melalui: saweria.co/BNFI Terima kasih untuk setiap yang telah membaca, membagikan, mengoreksi, berdiskusi, dan menemani perjalanan BNFI sampai hari ini. Sampai bertemu lagi. Semoga tidak terlalu lama. ❤️

Masih terdapat anomali terkait kebijakan tata kelola sampah di Indonesia. Pemerintah masih mengacu pada waste to energy, sementara yang dibutuhkan adalah membangun ekosistem untuk memastikan tidak ada sampah yang terbuang begitu saja atau waste to zero. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta Muhammad Aminullah, Senin (6/7/2026). Menurut dia, untuk mencegah adanya pembuangan terbuka (open dumping) di Indonesia adalah dengan mengurangi sampah yang tidak terolah. ”Sepanjang sampah masih dibuang begitu saja, maka open dumping akan terus ada,” ucapnya. Baca di Kompas.id ➡️ kompas.id/artikel/tata-kelol… #Lingkungan #Sampah #Kompas61

Halo, Warga.. Ada kabar yang ingin kami sampaikan. Untuk sementara, BNFI akan beristirahat sejenak dari aktivitas posting, liputan ke lokasi dan investigasi mandiri, karena kondisi kas kolektif kami saat ini masih berada di angka nol. Sejak awal, BNFI memilih tidak mengaktifkan fitur monetisasi di X. Kami ingin tetap menjadi media independen yang berjalan atas dukungan pembaca, bukan bergantung pada algoritma atau pendapatan platform. Meski demikian, kami tetap akan memantau perkembangan dan me-repost isu-isu kemanusiaan serta kabar buruk dari berbagai pelosok Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Jika kawan-kawan merasa BNFI bermanfaat dan ingin membantu kami kembali aktif memproduksi konten, dukungan bisa diberikan melalui: saweria.co/BNFI Terima kasih untuk setiap yang telah membaca, membagikan, mengoreksi, berdiskusi, dan menemani perjalanan BNFI sampai hari ini. Sampai bertemu lagi. Semoga tidak terlalu lama. ❤️

Banyaknya warga sipil, termasuk Orang Asli Papua, yang kehilangan nyawa menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusi: melindungi segenap warga negara. Kekerasan, brutalitas, dan pembunuhan di luar proses hukum tidak boleh terus dibiarkan tanpa pengungkapan, tanpa akuntabilitas, dan tanpa pemulihan bagi korban. YLBHI mendesak Presiden, Panglima TNI, Komnas HAM, pemerintah daerah, DPR, DPD, dan DPRD untuk segera mengambil langkah nyata: menghentikan pendekatan militeristik, menarik dan menahan aparat dari tindakan yang melanggar hukum, membuka informasi seluas-luasnya, membentuk mekanisme pelaporan dan perlindungan khusus, serta mempercepat pemulihan bagi para pengungsi dan korban.

Mahasiswa UPI menggelar aksi menolak program Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat, di kampus Bumi Siliwangi UPI, Senin, 6 Juli 2026. Program kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan UPI ini dinilai akan menggantikan peran guru honorer yang akan diberhentikan pada 2027 mendatang.

Polisi Paling Banyak Dilaporkan Dugaan Pelanggaran HAM tempo.co/hukum/polisi-paling…

Baca selengkapnya: regional.kompas.com/read/202… Akses menuju Dataran Tinggi Gayo kembali terbuka setelah melewati masa sulit akibat longsor. Warga meresmikan Jalan Enang-Enang yang diperbaiki secara swadaya, diprakarsai Sahrial Abadi dengan dana patungan Rp 1 miliar. ~RK #patungan #DataranTinggiGayo

Dugaan penembakan TNI terhadap ibu hamil menyorot dampak pendekatan keamanan di Papua serta bagaimana perempuan dan kelompok rentan terus menjadi pihak yang paling rentan. magdalene.co/story/kematian-…

Uang pajak buat apa kalo infrastruktur masih patungan?

BREAKING: Menanggapi hengkangnya setengah dari total dana kelolaan J.P Morgan di Indonesia, pemerintah mengumumkan pergantian indikator ekonomi nasional. Mulai besok pagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi dipensiunkan dan diganti dengan Indeks Kecukupan Gizi Nasional (IKGN) yang dihitung berdasarkan jumlah distribusi paket MBG per wilayah. Juru Bicara "Wall Street boleh merah memerah, yang penting piring anak-anak kita tetap penuh. Kita tidak butuh sentimen investor luar, kita hanya butuh pasokan ayam dan sayur yang stabil dari tengkulak lokal."

Klasik banget. Ketika gak bisa nyelesaiin masalah riil kayak korupsi, judi online, program cacat, yang disasar malah kelompok rentan dan minoritas. Perpres ini cuma pengalihan isu murahan buat nutupin ketidakmampuan pemerintah. Musuh imajiner sengaja diciptain biar rakyat hilang fokus dari bobroknya sistem dan ujung-ujungnya apa? Benar, Konflik horizontal.

Melkiana Duwitau, ibu hamil tujuh bulan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah tewas ditembak (2/7).

In Case You Miss It: Indonesia Akan Kehilangan Salju Abadinya.

Hasil sumbangan para penonton #PestaBabi di seluruh Indonesia Rp 518 juta diserahkan kepada para pengungsi internal di Papua Tengah dan Papua Pegunungan lewat beberapa organisasi gereja yang bantu para pengungsi jubi.id/polhukam/2026/bantua…

SPI: Kalau 72,8% puas, berarti masalahnya selesai? Atau angka survey yg sekarang bisa dipakai untuk menutup pertanyaan soal siapa yg lebih dulu kenyang dari anggaran MBG? Apakah #sobatSatire setuju dengan survey tersebut?

Poster ini diunggah akun Instagram Gerindra Jepara di tengah musim kampanye, 3 Desember 2023 atau 72 hari sebelum Pilpres. Orang menuduh motif pelangi di poster ini adalah usaha Prabowo-Gibran mencari dukungan politik dari kelompok pemilih tertentu. Tim Kampanye membantah, dan menyatakan “pelangi lebih dulu (ada) dari urusan LGBT”. Tentu kita setuju. Anak-anak juga menyanyikan lagu “Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan”. Ada yang keberatan? Kita percaya pada Tim Kampanye Pra-Gib bahwa poster ini tak punya motif politik untuk mendapatkan suara pemilih tertentu. Jadi ketika sekarang rezim Prabowo-Gibran menyatakan LGBT ancaman bagi negara, mestinya mereka tetap santai memakai dasi atau pin bermotif pelangi. Yang dilakukan Prabowo dengan menyatakan LGBT sebagai ancaman negara adalah stempel-stempel yang sudah dipakai banyak penguasa sepanjang sejarah. Terutama mereka yang gagal memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hitler memainkan kebencian terhadap Yahudi. Soekarno menstempel pengkritiknya sebagai kaum kontra-revolusi. Soeharto dengan stigma komunis. Jokowi memakai cap radikalisme dan menyingkirkan pegawai KPK dengan stempel “Taliban”. Semua diambil dari bahan bakar yang sama: Kebencian sosial terhadap minoritas. Saat rezimnya yang korup mulai bangkrut, Soeharto mengkambinghitamkan asing dan Tionghoa. Lalu mereka jadi sasaran amuk massa. Bukan Soeharto dan kroninya. Resep serupa dipakai rezim militer Fiji terhadap peranakan India atau junta Myanmar terhadap etnis Rohingya. Dan Donald Trump menjadikan imigran sebagai kambing hitam kemunduran ekonomi Amerika dan memudarnya pengaruh politik internasional mereka. Pembantaian 253 guru ngaji dan kiyai NU pada 1998 di Jawa Timur juga diawali dengan daftar nama “Dukun Santet”. Investigasi menunjukkan, para pembunuh adalah orang-orang terlatih yang berkaitan dengan anasir militer untuk menghabisi basis pendukung Gus Dur. Jauh sebelum Prabowo dan Trump, para raja dan kaisar yang gagal menyejahterakan rakyatnya, yang istananya dipenuhi skandal, dan rakyatnya kelaparan karena gagal panen, akan membuat daftar nama “Tukang Sihir” untuk diburu. Dan kaum agamawan dengan suka cita menyiapkan tiang pembakarannya. ***

Halo Sobat Hutan! Di Sumatera, sekitar 1,2 juta hektare hutan hilang dalam tiga dekade terakhir dan sebagian besar jadi kebun sawit!