Satu BUMN pegang tiga peran sekaligus dalam proyek Rp600 triliun, semuanya lewat penunjukan langsung, tanpa tender.
Agrinas jadi operator Kopdes Merah Putih selama dua tahun pertama, ditugaskan langsung oleh Menko Pangan lewat Inpres.
Agrinas juga jadi pelaksana tunggal pembangunan 80.000 gerai fisik di seluruh Indonesia, dengan biaya per unit Rp1,658 miliar.
Dan Agrinas jadi eksekutor pengadaan logistik, mengimpor 105.000 kendaraan CBU dari India, dibiayai utang Himbara yang dicicil pemerintah lewat APBN sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.
Kontraktor, operator, importir, dijalankan satu perusahaan yang sama, ditunjuk pemerintah tanpa kompetisi, dengan komisaris dan direksi campuran purnawirawan TNI dan kader partai penguasa.
Kalau ini bukan resep rawan korupsi, apa lagi namanya?
BUMN ini punya direktur yang sudah resign sejak Agustus 2025, tapi sampai hari ini masih ngantor, masih tanda tangan kontrak triliunan rupiah, dan tidak ada satu pun pengumuman resmi soal statusnya.
Namanya Agrinas Pangan Nusantara. Dulunya cuma konsultan teknik peninggalan Belanda bernama Yodya Karya, dinasionalisasi tahun 1958, lalu disulap jadi BUMN pangan Mei 2025.
Dirutnya, Joao Angelo De Sousa Mota, eks aktivis pro-integrasi Timor Timur yang masuk organisasi sayap Gerindra. Agustus lalu dia umumkan mundur karena anggaran nol. RUPS yang harusnya memutuskan nasibnya dijadwalkan September 2025, dan sampai sekarang tidak pernah keluar pengumuman resmi. Jadi dia bukan resign, bukan juga menjabat penuh. Dia mengambang, sambil terus pegang keputusan negara.
Dan dia bukan yang paling aneh di grup ini. Agrinas Palma dipimpin eks Danjen Kopassus dan Danpaspampres, Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo.
Agrinas Jaladri dipimpin Sekretaris Gerindra Jawa Timur.
Wakil Dirut Agrinas Pangan sendiri seorang Mayor Jenderal TNI aktif.
Ini bukan BUMN pangan. Ini reuni purnawirawan dan kader partai yang kebetulan diberi mandat ngurus sawah, ikan, dan sawit negara.